Percepat Kegiatan Strategis Kementan, Dirwil BRMP Sumut Koordinasi dengan Kepala BBPPTP Medan

Dalam rangka mempercepat pengusulan CP/CL dan realisasi penyaluran bantuan komoditas perkebunan, Direktur Wilayah Sumatera Utara (Kepala BRMP Sumatera Utara) bersama Kepala Bagian Tata Usaha BRMP Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan Kepala BPPTP Medan. Koordinasi ini diarahkan untuk menyelaraskan penyelesaian usulan CP/CL, memastikan kesiapan bibit, serta mempercepat penyaluran bantuan kepada pekebun sesuai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis rekapitulasi CP/CL perkebunan Tahun Anggaran 2026 yang telah masuk ke tim verval BRMP Sumatera Utara, dari total target seluas 15.439 ha yang tersebar di 13 kabupaten, luas yang tercatat telah siap salur mencapai 12.529 ha atau 81,15%, sedangkan 874 ha masih diproses usulannya. Dengan demikian, cakupan usulan yang telah diajukan mencapai 13.403 ha atau 86,81%, dengan sisa 2.036 ha yang belum tercatat masuk dalam pengusulan maupun proses. Angka tersebut menggambarkan kemajuan administrasi pengusulan CP/CL, Dalam rangka mempercepat pengusulan CP/CL dan realisasi penyaluran bantuan komoditas perkebunan, Direktur Wilayah Sumatera Utara (Kepala BBRMP Sumatera Utara) bersama Kepala Bagian Tata Usaha BRMP Sumatera Utara melakukan koordinasi dengan Kepala BBPPTP Medan. Koordinasi ini diarahkan untuk menyelaraskan penyelesaian usulan CP/CL, memastikan kesiapan bibit, serta mempercepat penyaluran bantuan kepada pekebun sesuai target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis rekapitulasi C/PCL perkebunan Tahun Anggaran 2026 yang telah masuk ke tim verval BBRMP Sumatera Utara, dari total target seluas 15.439 ha yang tersebar di 13 kabupaten, luas yang tercatat telah siap salur mencapai 12.529 ha atau 81,15%, sedangkan 874 ha masih diproses usulannya. Dengan demikian, cakupan usulan yang telah diajukan mencapai 13.403 ha atau 86,81%, dengan sisa 2.036 ha yang belum tercatat masuk dalam pengusulan maupun proses. Angka tersebut menggambarkan kemajuan administrasi pengusulan CP/CL, sementara perkembangan penyaluran bibit perlu dipantau melalui pencatatan realisasi tersendiri.

Percepatan penyelesaian usulan perlu difokuskan pada komoditas kopi yang masih memiliki selisih antara target dan luas yang telah diusulkan sebesar 2.368 ha. Langkah awal yang diprioritaskan adalah menuntaskan usulan dalam proses di Kabupaten Karo seluas 675 ha dan Kabupaten Dairi seluas 199 ha. Selanjutnya, pendampingan penyelesaian sisa target diarahkan ke Kabupaten Mandailing Natal seluas 709 ha, Humbang seluas 607 ha, Pakpak Bharat seluas 460 ha, serta Tapanuli Tengah seluas 260 ha. Pendampingan tersebut perlu disertai pemutakhiran data luas lahan, kelengkapan dokumen, jenis dan jumlah bibit, serta kepastian jadwal penyaluran.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, penyaluran bibit kopi dan/atau kakao telah dilaksanakan di sejumlah kabupaten, antara lain Tapanuli Utara, Toba, Tapanuli Selatan, dan Karo. Sebagai tindak lanjut koordinasi, kunjungan kerja ke lapangan akan segera dijadwalkan untuk memantau kesiapan bibit pada penangkar benih lokal di wilayah Binjai, Kabupaten Simalungun, serta lokasi lainnya. Kunjungan ini diarahkan untuk memastikan kesesuaian ketersediaan, jumlah, dan mutu bibit dengan kebutuhan CP/CL, mengidentifikasi kendala distribusi, serta menyepakati langkah penyelesaian agar kemajuan pengusulan dapat diikuti dengan percepatan realisasi penyaluran bantuan secara tepat waktu dan tepat sasaran.